loading...
» » SBY Bentuk Satgas Antipornografi

loading...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada 2 Maret 2012, hal ini merupakan amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

"Gugus tugas ini, sesuai Pasal 4 Perpres tersebut, bertugas melakukan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi, memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi, melaksanakan sosialisasi, edukasi, kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi, serta melaksanakan evaluasi pelaporan," seperti yang dilansir dari setkab.go.id, Selasa (13/3).

Anggota satgas ini sendiri berisi para menteri kabinet Indonesia Bersatu II. Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dengan ketua harian dijabat oleh Menteri Agama Suryadharma Ali.

Anggota lainnya antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPI Dadang Rahmat, dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Mukhlis Paeni.

Gugus tugas ini memiliki masa kerja selama lima tahun, setiap tahun mereka wajiba melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden SBY. Berdasarkan Perpres tersebut, gugus tugas ini dapat dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan bupati/wali kota, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melancarkan tugas,  Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara ex officio dijabat oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama.

Sumber: setkab.go.id

loading...
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama