loading...
» » » Kini Tak Ada Lagi Uang Muka Motor Rp 500 Ribu

loading...

"Hanya dengan Rp500 ribu Anda bisa bawa pulang sepeda motor ini." Iklan semacam ini di mal-mal dan pusat perbelanjaan bakal tak ada lagi. Sebab, Bank Indonesia pada 15 Juli akan mengharamkan uang muka murah bagi cicilan kendaraan, termasuk sepeda motor.

Ini merupakan bagian dari keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP yang ditandatangani pada 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Aturan itu menyebutkan besaran uang muka yang kini harus dibayar masyarakat untuk kredit sepeda motor adalah 25 persen, roda empat 30 persen, dan roda empat atau lebih untuk keperluan produktif 20 persen.

Dengan asumsi harga motor baru minimal Rp10 juta, konsumen kini harus menyediakan uang muka Rp2,5 juta. Padahal, selama ini masyarakat kelas bawah biasanya bisa memperoleh motor baru hanya dengan uang muka Rp500 ribu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Jumat, 16 Maret 2012, batas minimal uang muka kendaraan roda empat adalah 30 persen, sedangkan kendaraan untuk keperluan produktif, BI hanya mematok 20 persen. Meski demikian, BI mensyaratkan kendaraan itu merupakan angkutan orang atau barang yang memiliki dari pihak berwenang. Syarat kedua, kendaraan diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Tak hanya kendaraan, BI juga mengatur besaran loan to value (LTV) untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) maksimal sebesar 70 persen. Artinya, bank hanya boleh memberikan pinjaman sebesar 70 persen dari nilai objek atau konsumen harus mengeluarkan DP 30 persen.

Aturan itu juga menyebutkan, ruang lingkup KPR itu meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen, namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter per segi.

Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah.

BI menegaskan pemberlakuan aturan baru ini akan dilaksanakan setelah masa transisi ketentuan selama tiga bulan. Waktu tersebut dianggap memadai bagi bank untuk melakukan penyesuaian prosedur standar operasional (SOP), sosialisasi, serta penyesuaian pelaporan ke BI. Setelah masa transisi, seluruh KPR dan KKB harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

sumber:vivanews.com

loading...
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama